POLITIK GLOBAL ISU KEAMANAN DAN TERORISME INTERNASIONAL

Jumat, 06 September 2013

Isu-isu global yang dihadapi Indonesia kini semakin “memanas”. Mulai dari isu tentang keamanan internasional dan terorisme, sampai pada isu yang menyangkut hak asasi manusia. Isu – isu yang kini kian marak tersebut menuntut Indonesia untuk segera tanggap dalam mengeluarkan kebijakan politik luar negerinya.

Pasang surut politik nternasional, terutama pada periode perang dunia II sampai pasca perang dingin, lebih banyak dipengaruhi oleh isu-isu konvensional dan lebih pada tarik-menarik kepentingan deologis antara AS sebagai kiblat ideologi kapitalis dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis.

Selama masa perang dunia II, ketika Jerman dan Jepang menjadi musuh bersama, hubungan Uni Soviet dan AS dapat dikatakan akrab. Hal itu ditunjukkan dengan keterlibatan mereka dibantu Inggris memerangi Jerman, serta adanya kesepatakan antara Stalin, Roosevelt, Churchill, mengenai konfigurasi Eropa pasca perang yang dibuat pada bulan Februari 1945 di Yalta. Namun, keharmonisan itu hanyalah sementara, ketika keserakahan Stalin yang berniat mencaplok Eropa Barat akhirnya membuat AS terpaksa mengeluarkan ancaman berupa penggunaan senjata nuklir. Demikianlah, perang dingin antara AS dan Soviet dimulai.

Dunia mulai melihat masa depan yang lebih baik saat perang dingin usai, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin tahun 1989 dan bubarnya Soviet awal tahun 1992, yang kemudian diikuti terbentuknya Uni Moneter dan Ekonomi di Eropa tahun 1991 melalui perjanjian Moostricht. Rentetan sejarah itu tidak lepas dari peran AS yang turut menorehkan catatan penting dalam sebuah pengaturan sistem dunia.  Oleh karena itu, AS segera setelah perang dingin berakhir, terus melancarkan program-programnya, seperti liberalisasi ekonomi dunia, demokratisasi, hak-hak asasi manusia, dan isu non-konvensional lainnya, termasuk terorisme.

Indonesia menilai stabilitas kawasan merupakan kondisi yang sangat penting, tidak hanya dalam konteks memberdayakan potensi kawasan yang menjadi kebutuhan semua pihak tetapi juga dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. Isu-isu keamanan yang dihadapi Indonesia dalam konteks hubungan internasional antara lain seperti konflik antar negara, perang, dan terorisme. Upaya yang dilakukan Indonesia terkait dengan isu keamanan adalah dengan melalui  prakarsa dan kerja sama yang erat serta saling menguntungkan, yang dapat menjadi fondasi bagi terus berlanjutnya confidence building dan mutual understanding yang mampu menghindarkan kawasan dari pertikaian dan konflik terbuka.

Terorisme dan Keamanan Internasional

Istilah “terorisme” mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan rakyat (Charles Thomas, International Terorism and Political Crimes, 1975). Konsep ini, pendeknya, cukup menguntungkan bagi para pelaku terorisme negara yang karena memegang kekuasaan, berada dalam posisi mengontrol sistem pikiran dan perasaan. Dengan demikian, arti aslinya terlupakan, dan istilah “terorisme” lalu diterapkan terutama untuk “terorisme pembalasan” oleh individu atau kelompok-kelompok. Meski, perang terhadap terorisme sempat memunculkan pro dan kontra di organisasi internasional, seperti PBB dan juga di masing-masing negara yang mau tidak mau meratifikasi ke dalam undang-undang internalnya, namun, sebagian besar negara-negara menyambut hangat dalam bentuk dukungan. Perang melawan terorisme global, telah mendapat sambutan luar biasa. Di tingkat diplomasi, contohnya, telah ditandatangani resolusi dewan keamanan PBB 1368 dan 1373, yang mewajibkan ke-189 anggotanya untuk mengakhiri semua aksi teroris dan bantuan terhadap teroris, serta membawa pelaku teror untuk diadili.

Collin Powell, Menlu AS, mengatakan tidak ada yang lebih penting daripada resolusi perintis tersebut, teroris tanpa sumber dana dan perlindungan, akhirnya sama dengan menghadapi jalan buntu. Sebaliknya, Brian Becker, aktivis International Answer (Act Now to End War and Racism) menyerukan, “perang bukanlah jawaban, karena serangan 11 September bukan serangan perang, melainkan telah terjadi eskalasi dalam lingkaran kekerasan”. Kehancuran WTC adalah sebuah kritik keras atas wacana hegemonik yang dikembangkan dalam periode yang panjang, sekaligus penegasan ulang bahwa penindasan, apa pun bentuknya, harus dihentikan. Dengan ini, banyak negara, khususnya negara dunia ketiga mendeklarasikan kekecewaan bernada gugatan terhadap timpangnya tatanan yang gagal menjawab berbagai soal kemanusiaan. Kapitalisme yang merupakan saudara kembar liberalisme pun ikut menghadapi tantangan yang sama atas persoalan yang tengah dihadapi umat manusia.

Tesis Francis Fukuyama mendapatkan peninjauan ulang dalam dialektika gagasan. Simbiosis kapitalisme dengan demokrasi tidak semata-mata mengindikasikan kegagalannya sebagai the end of history, tetapi sekaligus merekonstruksi paham yang selama ini berkembang dalam tatanan dunia global. Dalam banyak segi, tragedi kemanusiaan, baik yang jatuh akibat penyerangan WTC maupun akibat ketidakadilan global, akan mengubah banyak hal. Bukan sekadar mempertanyakan ulang pemahaman yang telah telanjur baku sebelumnya, tetapi lalu menuntun umat manusia mencari bentuk baru yang lebih mampu memenuhi rasa keadilan umat manusia. Karena itu, tantangan terbesar bagi Pemerintah AS kini bukanlah melampiaskan kemarahannya secara emosional. Selain tidak sesuai dengan watak yang selama ini diklaimnya, rasional, hal itu juga tidak mencerminkan watak reflektif atas musibah yang baru terjadi. Selain itu, AS kini dihadapkan pada musuh yang tidak memiliki wilayah (teritory) tetapi bersifat internasional.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerjasama bilateral, regional maupun internasionaI. Salah satu contohnya adalah di level internasional dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Commite (CTC), merupakan bukti dukungan Indonesia terhadap kebijakan anti terorisme global AS. Dalam upaya merespon kebijakan anti terorisme global ini terdapat hambatanhambatan domestik bagi Indonesia akibat opini yang berkembang di tengah masyarakat. Tiga hal pokok yang mewarnai pro dan kontra kebijakan anti terorisme global AS tersehut, yaitu : Pertama, anggapan masyarakat bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan anti terorisme global, berada dalam tekanan dan pengaruh AS. Dalam arti bahwa pemerintah Indonesia diintervensi oleh AS dalam kebijakannya mengenai terorisme. Kedua, AS dalam pelaksanaan kebijakan anti terorisme globalnya, dianggap mcmojokkan umat Islam. Ketiga, standar ganda AS yang menimbulkan ketidakadilan dalam tatanan internasional dianggap sebagai akar yang sesungguhnya dari fenomena terorisme internasional.

Indonesia saat ini berada dalam zona bahaya atau zona merah dari sebuah negara bangsa (nation state) lemah yang bergerak menuju negara bangsa yang gagal, seperti yang diungkap oleh Robert I. Rotberg (Kompas, 28 Maret 2002). Pernyataan ini bukan tanpa dasar dan analisa pada kenyataan yang dihadapi Indonesia saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa krisis berkepanjangan telah memaksa itu terjadi. Pergantian kepemimpinan nasional ternyata bukan jaminan ke arah perubahan yang lebih baik, sebab, menjadi catatan bahwa faktor lain juga ikut andil dalam berhasil atau tidak Indonesia mengatasi masalah. Di antara persoalan itu, seperti isu dis-integrasi bangsa, hal ini ditunjukkan dengan konflik di daerah-daerah yang belum tuntas; penegakan hukum yang ambivalen; pemberantasan KKN yang setengah hati; dan upaya perbaikan ekonomi yang belum menandakan keberhasilan. Di samping itu, pengaruh tekanan pihak luar negeri terhadap kebijakan Indonesia terasa semakin memberatkan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, perdagangan, bahkan militer. AS sebagai motor penggerak memposisikan diri untuk mengawal kawasan Trans-Atlantik (Amerika Utara dan Eropa Barat), khususnya dimensi politik dan militer. Kemudian RRC dan Jepang sebagai lokomotif di kawasan Asia Pasifik pada bidang ekonomi perdagangan. Dan Inggris sebagai simbol pemersatu Uni Eropa, meski tidak menggunakan Euro sebagai mata uangnya.

Terorisme negara (Bahasa Inggris: state terrorism), tergantung pada konteksnya sesungguhnya, dapat mencakup tindakan-tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan atau negara proksi. Sejauh mana suatu tindakan tertentu dapat dianggap sebagai “terorisme” tergantung pada apakah si pemenang menganggap tindakan itu dapat dibenarkan atau perlu, atau sejauh mana tindakan teroris itu dilakukan sebagai bagian dari suatu konflik bersenjata. Terorisme negara dapat ditujukan kepada penduduk negara yang bersangkutan, atau terhadap penduduk negara-negara lainnya. Terorisme itu dapat dilakukan oleh angkatan bersenjata negara itu sendiri, misalnya angkatan darat, polisi, atau organisasi-organisasi lainnya, dan dalam hal ini biasanya ia disebut sebagai terorisme yang disponsori negara. Kita harus membedakan terorisme negara dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh agen-agen pemerintah yang tidak secara khusus ditetapkan dalam kebijakan pemerintah. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang polisi, misalnya, tidak dianggap sebagai terorisme negara kecuali bila pemerintah mendukung tindakan itu.

Hak Asasi Manusia

Tanggal 19 Juni 2006, Dewan HAM PBB atau Human Rights Council melakukan sidang perdana di Geneva. Dewan HAM ini merupakan hasil reformasi PBB yang mengubah Komisi HAM menjadi Dewan HAM PBB.

Sebagai salah satu negara dari 170 negara anggota PBB yang mendukung pembentukan dewan ini, Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk memajukan pencapaian HAM di Tanah Air. Bagaimana keterkaitan isu HAM dan politik luar negeri Indonesia?

Dalam konteks global, fokus utama pencapaian keamanan manusia (human security) telah menuntut aneka perubahan agenda pembangunan (nasional dan internasional). Penyebabnya, isu yang sedang marak di suatu negara akan menjadi hirauan bagi aktor negara dan nonnegara lainnya. Dengan demikian, semua pihak dituntut “menaati” agenda global dalam menyusun prioritas kebijakan nasional dan politik luar negerinya. Beberapa prioritas kebijakan yang kini menjadi agenda global adalah penyebarluasan demokrasi, perlindungan HAM, pencegahan dan penyelesaian konflik komunal, ketidakamanan ekonomi akibat pasar bebas, dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup.

Semua agenda itu merupakan produk globalisasi yang kini melanda dunia. Karena itu, diplomasi dan politik luar negeri RI juga dituntut kemahirannya dalam memainkan peran dalam menghadapi isu-isu global itu.  Kendati prinsip “Bebas-Aktif” tetap menjadi roh politik luar negeri, sosok dan instrumen politik luar negeri RI cenderung akan berubah seiring perkembangan domestik dan eksternal yang terjadi di lingkungan kita. Selain itu, sosok politik luar negeri RI juga harus bersifat proaktif sekaligus adaptif terhadap keterkaitan berbagai persoalan domestik dan internasional.

Maka, politik luar negeri kita akan memunculkan sosok perimbangan antara komitmen pemenuhan kebutuhan penegakan HAM, misalnya, dan kewajiban nasional dalam mengatur hubungan luar negeri RI yang lebih sehat dan dinamis. Meminjam konsep yang diberikan Rein Mullerson, Indonesia perlu mengedepankan human rights diplomacy sebagai bagian penting dari total diplomacy yang dicanangkan Menlu Hasan Wirajuda dan istrumen politik luar negeri “Bebas Aktif” yang dianut RI.

Penggunaan human rights diplomacy menjadi tak terhindarkan di tengah perubahan konstelasi politik global. Sementara itu, pelaksanaan diplomasi HAM hanya dapat dilaksanakan secara efektif bila suatu negara memiliki catatan penegakan HAM yang relatif baik dan tinggi. Untuk meningkatkan pencapaian HAM, negara harus melakukan banyak perbaikan, seperti di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya. Sementara itu, kita tahu, rendahnya pembangunan di berbagai bidang, terutama disebabkan tingkat korupsi yang merajalela yang terjadi dalam suatu negara. Alhasil, catatan penegakan HAM yang amat rendah akan menjadi penghalang utama penggunaan diplomasi HAM baik di forum multilateral dan bilateral.

Secara lebih spesifik, peningkatan diplomasi HAM mensyaratkan beberapa hal. Pertama, menjamin komitmen pelaksanaan demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan HAM di dalam negeri. Selain itu, komitmen ini harus disertai tingkat pembangunan ekonomi yang merata, kesadaran sejarah, toleransi terhadap beragam kemajemukan dan segala hal yang terkait ikatan primordial. Kedua, upaya serius yang dilakukan pemerintah dalam mencari dan menyelesaikan akar masalah pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Kedua hal itu merupakan syarat mutlak pembuatan dan pelaksanaan diplomasi HAM secara efektif guna mencapai kepentingan nasional di berbagai forum internasional.

Postur politik luar negeri RI di masa depan harus mencerminkan kemampuan menyampaikan pesan ke dunia internasional bahwa Indonesia selalu menjalankan kebijakan berimbang dalam penciptaan keamanan, demokrasi, penghormatan HAM, dan kesejahteraan rakyat. Responsivitas politik luar negeri yang tinggi terhadap berbagai perubahan domestik dan internasional menjadi prasyarat utama pencapaian kepentingan nasional.

Secara konseptual, para pembuat keputusan politik luar negeri RI patut lebih saksama mengombinasikan disruption from below atau segala masukan (kritik) dari masyarakat luas mengenai isu (HAM) dan pelaksanaan politik luar negeri dengan derailment from above yang bermakna sebagai beragamnya kepentingan para aktor pemerintah dalam pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri.

Sebaliknya, ketidakmampuan negara mengombinasikan kedua pendekatan itu akan melahirkan boomerang effect yang semakin melemahkan diplomasi HAM Indonesia di kancah internasional. Dalam hal ini, diplomacy and human rights are not substitutes for one another. Dengan demikian, elemen diplomasi, pembangunan ekonomi, demokratisasi, dan penegakan HAM akan saling memengaruhi pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri yang menyeluruh guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pengakuan atas kemajuan hak asasi manusia di Indonesia tercermin dari kepercayaan internasional terhadap Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Lokakarya HAM Kawasan Asia Pasifik ke-14. Lokakarya ini menyepakati Bali Action Plans yang antara lain mengakui pentingnya keterkaitan antara HAM dan kemiskinan ekstrim serta menyepakati penanggulangan masalah tersebut melalui pertukaran pengalaman dan gagasan antarnegara serta pemangku kepentingan.

Analisis

Indonesia secara konsisten menempatkan arti penting kemananan melalui PBB dalam pengelolaan masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional. Sesuai Piagam PBB, masalah perdamaian dan keamanan internasional merupakan tanggung jawab bersama melalui mekanisme dan mandat yang diberikan kepada Dewan Keamanan. Karena itu, Indonesia menolak setiap tindak sepihak yang diputuskan di luar mekanisme PBB. Keanggotaan Indonesia di DK PBB dan duduknya Indonesia di kursi Kepresidenan DK PBB telah memungkinkan Indonesia untuk memandu (navigate) dan memberi jalan keluar terhadap berbagai permasalahan prosedural dan substantif seperti ketika DK membahas isu Eritrea/Ethiopia, masalah penggelaran pasukan PBB di Darfur (Sudan), Somalia, Timur Tengah (Palestina), Lebanon, Myanmar dan Bosnia-Herzegovina, sehingga DK tetap padu dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Di sisi lain, aksi-aksi kekerasan terorisme internasional sebagai salah satu isu keamanan yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, juga akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerja sama bilateral, regional, maupun internasional.  Di tingkat bilateral, Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparatur negara dalam memerangi terorisme internasional. Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Sedangkan pada level internasional, salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Committee (CTC),yang  merupakan bukti bahwa Indonesia mendukung kebijakan anti terorisme global AS.

Sementara itu, isu mengenai HAM menjadi semakin sering disorot semenjak berakhirnya Perang Dingin. Politik luar negeri Indonesia mencoba memunculkan sosok perimbangan antara komitmen pemenuhan kebutuhan penegakan HAM, dan kewajiban nasional dalam mengatur hubungan luar negeri RI yang lebih sehat dan dinamis. Peran Indonesia dalam hal HAM dapat dilihat antara lain yaitu di mana Indonesia  telah meratifikasi Konvenan Internasional  tentang Hak ekonomi sosial dan budaya dan Konvenan internasional tentang hak Sipil dan politik. Selain itu, kepercayaan Internasional kepada Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai ketua Komisi HAM tahun 2006 dan terpilih kembali menjadi Dewan HAM dalam periode satu tahun 2006-2007.

RESENSI.

Sluka, Jeffrey A. (Ed.) (2000). Death Squad: The Anthropology of State Terror. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1711-X.

Chomsky, Noam and Herman, Edward S. (1979). The Political Economy of Human Rights – Volume I. Boston: South End Press. ISBN 0-89608-090-0

George, Alexander (1991). Western State Terrorism, Polity Press. ISBN0-7456-0931-7

Materi  kuliah Politik Global SJ B5 Bp. Nur Samsudin IAIN WALISONGO SEMARANG

POLITIK GLOBAL ISU KEBIJAKAN LUAR NEGRI INDONESIA

Menyikapi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah

"Selamatkan Mesir!", "Kembalikan Mursi!" "Hancurkan Al Sisi!", begitu pekik ribuan massa yang tergabung dalam Masyarakat Magelang Peduli Kemanusiaan (MMPK) saat menggelar aksi solidaritas untuk Mesir di pertigaan Palbapang Mungkid, Kabupaten Magelang, Jumat siang (23/8/2013). Dalam orasi, mereka menuntut Presiden SBY dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk berperan aktif mengembalikan hak demokrasi Mesir yang disandera militer pimpinan Jenderal Abdul Fatah Al Sisi serta mengecam pembantaian Muslim pro-Mursi.

Demikian kutipan liputan Kompas (23/8). Dalam berbagai berita lain disebutkan bahwa tokoh-tokoh salah satu partai mendesak Presiden SBY untuk menarik Duta Besar RI berkuasa penuh di Mesir; SBY juga didesak agar aktif mendorong dikeluarkannya resolusi PBB untuk bisa menyeret pimpinan Militer Mesir ke Internasional Criminal Court atau ICC.

Masih belum cukup, dari luar pun ada tekanan untuk SBY. Republika (22/8) memberitakan bahwa PM Turki, Erdogan dan tokoh politik Malaysia, Anwar Ibrahim, meminta agar Presiden SBY lebih berperan menangani kemelut di dunia Arab (jelas yang dimaksud keduanya adalah Mesir, karena Erdogan secara verbal sudah berkonfrontasi dengan militer dan pemerintahan interim Mesir).

Berita lain yang dirilis Republika (23/8) lebih memprihatinkan lagi. KBRI Kairo menyayangkan pemberitaan di salah satu media online di Indonesia yang menggambarkan adanya sniper yang diarahkan ke Kantor KBRI Kairo. Dan bahkan, rupanya media online itu memuat foto yang ternyata sama sekali bukan foto di lokasi KBRI di Distrik Garden City, pusat Kota Kairo, ataupun Kantor Konsuler KBRI di Distrik Nasr City, Kairo Timur. Selain itu, KBRI menyayangkan klaim adanya pemuatan foto pasokan sembako dari KBRI Kairo di Kantor Konsuler Nasr City tersebut sebagai posko kemanusiaan yang dibuka oleh salah satu LSM.  "Perlu kami tegaskan bahwa KBRI Kairo adalah institusi pemerintah yang bebas dari kepentingan-kepentingan kelompok atau golongan, dan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kelompok tertentu," demikian KBRI.

Ulama asal Mesir yang banyak dipuja kaum muslimin Indonesia, Syekh Qaradhawi pun secara eksplisit menyebutkan nama Indonesia dalam seruannya kepada kaum muslimin seluruh dunia untuk berjihad mengembalikan ‘kebenaran’, yaitu mengembalikan Mursi yang telah dikudeta oleh militer ke kursi kepresidenan.

Hal-hal yang saya kutip di atas menunjukkan adanya upaya yang cukup masif untuk menyeret Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, ke dalam konflik Timur Tengah. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini? Bagaimana sebaiknya kebijakan LN Indonesia di Timur Tengah?

Publik selama ini (terutama di jejaring sosial) mengecam presiden yang seolah cuma bisa ngomong ‘prihatin’ atau ‘menyerukan agar semua pihak menahan diri’. Kalau ngomong gitu aja sih semua juga bisa!  demikian kata sebagian orang. Benarkah demikian?

Dalam Forum Group Discussion yang diselenggarakan Kemenlu (Direktorat Timur Tengah-Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika) di Museum Konperensi Asia Afrika (28/8), ada beberapa catatan menarik yang saya ambil, yang bisa menjawab pertanyaan di atas (catatan ini hasil refleksi saya pribadi, bukan notulensi dari jalannya diskusi).

Pertama, perumusan kebijakan LN memang memang harus mempertimbangkan kehendak rakyat. Masalahnya, kehendak rakyat yang mana? “Rakyat” yang suaranya terdengar nyaring (karena memiliki jaringan media dan kekuatan politik) atau rakyat yang silent majority? Secara teori, kebijakan LN suatu negara haruslah ditujukan untuk mengamankan kepentingan dalam negerinya. Apakah artinya tidak boleh peduli dengan urusan negara lain? Tentu saja tidak demikian. Logikanya, membantu orang lain tidak boleh sampai menyengsarakan rumah tangga sendiri. Ada satu komitmen yang dipegang teguh bangsa ini sejak awal kemerdekaan, yaitu menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi. Karena itulah Indonesia dengan tegas mendukung Palestina, satu-satunya negara terjajah yang tersisa di muka bumi ini.

Namun, bagaimana bentuk dukungannya? Apa dengan mengirim pasukan perang ke Palestina dan bertempur melawan Israel? Tentu saja itu langkah konyol, karena pertimbangan SDM, dana, dan struktur politik internasional hari ini. Kasusnya sama seperti Iran, yang sering dicela, ‘ngomong aja bela Palestina, tapi kok ga kirim pasukan ke Israel?’ Saya pernah menulis analisisnya di sini.

Jadi bila Presiden Indonesia hanya bisa ‘menghimbau’ dan ‘prihatin’, sebenarnya ini adalah hasil kalkulasi yang cukup panjang dari para staf ahli di bidang kebijakan luar negeri. Apalagi, perlu diketahui juga bahwa inilah bahasa diplomasi. Sekedar kata prihatin (consern) atau mengecam (condemn) pun harus dipilih baik-baik karena bisa menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kepentingan nasional. Sebuah negara akan sangat tersinggung bila presiden negara lain nekad memakai kata ‘condemn’.  Misalnya saja, pemerintah kita menurut begitu saja pada tekanan kelompok tertentu, lalu nekad menggunakan kata ‘condemn’ dan menarik Dubes RI dari Mesir, apa yang akan terjadi? Banyak kemungkinannya, dan itu semua harus dipertimbangkan baik-baik, jangan sampai merugikan kepentingan bangsa Indonesia (misalnya, bagaimana nasib warga Indonesia di Mesir, bagaimana nasib kerjasama ekonomi Indonesia-Mesir, berapa besar dana yang dibutuhkan bila terjadi pengusiran WNI dari Mesir, dll).

Dan, saya pikir, Indonesia juga harusnya tersinggung ketika Erdogan dan Anwar Ibrahim ‘mengajari’ Indonesia bagaimana harus bersikap. Sebenarnya ini tidak sopan banget. Secara diplomatik, sikap Erdogan yang frontal terhadap militer Mesir dan rezim Assad, sebenarnya melanggar etika dan membahayakan kepentingan nasional Turki sendiri. Tentu saja, dengan gayanya itu Erdogan dielu-elukan sebagian kaum muslimin dunia (bahkan disebut ‘khalifah’). Tapi, tinggal berhitung saja, seberapa besar uang dan energi yang dikeluarkan Turki untuk berkonfrontasi dengan Mesir dan Suriah? Siapa yang diuntungkan, Erdogan dan partainya (yang berideologi Ikhwanul Muslimin), atau kepentingan nasional Turki secara keseluruhan?

Kedua, perumusan kebijakan LN harus dilakukan melalui pemetaan yang tepat terkait kepentingan, isu, dan aktor di kawasan, agar Indonesia tidak hanya mengikuti arus. Saya pernah menulis kritikan atas pernyataan SBY yang ‘meminta Assad mundur’. Jelas pernyataan ini tidak didasarkan pada pemetaan yang tepat. Benarkah Assad yang menjadi akar konflik sehingga bila dia mundur semua konflik selesai? Selain itu, seperti saya tulis di atas, sekedar consern dan condemn saja, harus dipikir matang-matang, tapi ini malah benar-benar intervensi (menyuruh presiden negara lain mundur).

Saya lupa menyampaikan kritikan ini dalam diskusi tersebut, jadi saya tidak mendapat jawaban, mengapa SBY sampai mengeluarkan pernyataan itu. Analisis saya sendiri, ini adalah bagian dari politik pencitraan SBY karena tekanan publik memang sangat besar untuk kasus Suriah. Apalagi di awal-awal konflik, opini dunia memang cenderung homogen, dan agak sulit memetakan konfliknya, baru setelah aksi terorisme semakin masif dan aksi-aksi sadis direkam dan diupload di you tube, sebagian publik bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di Suriah.

Tapi untuk selanjutnya, sikap pemerintah Indonesia terkait Suriah dan Mesir, menurut saya, sudah tepat. Misalnya, untuk kasus Mesir, Presiden SBY meminta WNI untuk terus berkoordinasi dengan KBRI dan jangan melibatkan diri dalam konflik. Menlu Marty Natalegawa ‘mendesak semua pihak di Mesir untuk menghormati hak asasi manusia dan menyelesaikan masalah dengan cara-cara damai serta konstitusional.’

Apakah ini artinya Indonesia tidak peduli pada nasib ratusan aktivis IM yang dibunuh dan ratusan lain yang ditahan militer? Tentu saja kita semua peduli dan prihatin. Tapi, pengungkapan keprihatinan itu dalam bentuk apa? Ini yang harus dipertimbangkan baik-baik (balik lagi ke penjeasan saya sebelumnya). Selain itu, pemetaan konflik Mesir sebenarnya menunjukkan bahwa ini adalah pertarungan politik. Tapi, sebagian kelompok muslim di Indonesia berusaha menyeretnya ke pertarungan ideologi (agama). Sudah banyak diketahui, sikap simpatisan IM yang gemar menuduh pihak yang tidak mendukungnya sebagai liberal, Syiah, atau bahkan kafir (setidaknya, inilah yang dengan gencar disuarakan media-media mereka). Di sini ada potensi besar konflik yang akan muncul di dalam negeri Indonesia, bila pemerintah RI ikut-ikutan berkonflik.

Untuk kasus tuduhan senjata kimia di Suriah, yang dijadikan dalih bagi rencana intervensi militer AS, Menlu Marty juga memberikan pernyataan yang tepat, yaitu mengecam penggunaan senjata kimia di Suriah yang mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil. Marty tidak melemparkan tuduhan apapun, dan mengatakan, “Masyarakat internasional juga perlu memastikan agar pelaku tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya.” Ya, memang seharusnya demikian. Tragedi serangan senjata kimia di Suriah harus diselidiki dan pelakunya harus dihukum setimpal.

Ketiga, pemerintah-lah yang seharusnya membentuk opini publik terkait Timur Tengah, bukan organisasi-organisasi radikal. Lagi-lagi, ini demi kepentingan nasional. Selama ini, yang sangat masif membentuk opini publik terkait Timteng di masjid-masjid, di kampus-kampus, dan jejaring sosial adalah organisasi-organisasi Islam transnasional, sebut saja Hizbut Tahrir (HT) dan para simpatisan Ikhwanul Muslimin (IM). Sebagai muslim saya tentu saja sepakat dengan ide-ide perjuangan kaum muslimin melawan penindasan kaum Zionis. Namun masalahnya, akhir-akhir ini, ide perjuangan itu justru telah bergeser menjadi seruan pertempuran melawan sesama muslim. Misalnya saja, dalam kasus Suriah, yang memberontak terhadap rezim Assad adalah IM Mesir dan HT Suriah. Dan mereka sama-sama menggunakan isu Syiah untuk memicu eskalasi konflik (Assad diperangi dengan tuduhan bahwa dia Syiah dan kejam terhadap Sunni). Untuk menyelaraskan dengan agenda perjuangan kaum muslimin melawan Zionis, dibuatlah narasi ‘Syiah itu sama saja dengan Zionis’.

IM Indonesia dan HT Indonesia mencopy-paste narasi ini untuk disebarluaskan di Indonesia. Kebencian terhadap Syiah mereka sebarluaskan, termasuk kepada pemeluk Syiah Indonesia (=saudara sebangsa). Apa yang bisa diharapkan dari propaganda sektarian seperti ini, selain pada akhirnya memecah-belah bangsa sendiri? Ketika publik ribut melulu soal sektarian, sibuk mencurigai keimanan orang lain, bagaimana bangsa Indonesia bisa bergerak maju?

Syukurlah, dalam rekomendasi akhir diskusi tersebut, disepakati bahwa, Kemenlu perlu ‘menjangkau publik di dalam negeri melalui perguruan tinggi, lembaga riset, dan media sosial agar memiliki pemahaman yang seimbang atas perkembangan di Timur Tengah.’

Semoga saja rekomendasi ini ditindaklanjuti dalam langkah-langkah nyata. Publik perlu mengetahui bagaimana sebenarnya pemetaan konflik versi pemerintah dan perlu penjelasan, apa benar kebijakan LN yang diambil pemerintah terkait Timteng adalah demi kebaikan mayoritas rakyat? Intinya, komunikasi Kemenlu dengan publik perlu lebih intensif, agar publik menerima narasi yang berimbang, tidak melulu dicekoki narasi dari kelompok-kelompok radikal.

RESENSI.

Materi  kuliah Politik Global SJ B5 Bp. Nur Samsudin IAIN WALISONGO SEMARANG

THE GLOBAL REVIEW

POLITIK GLOBAL TEORI POSITIVIS

Positivis adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris.

Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan (seperti yang diusung oleh kaum idealisme khususnya idealisme Jerman Klasik).

Positivis merupakan empirisme, yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Terdapat tiga tahap dalam perkembangan Positivis, yaitu:

1. Tempat utama dalam Positivis pertama diberikan pada Sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang Logika yang dikemukakan oleh Mill. Tokoh-tokohnya Auguste Comte, E. Littre, P. Laffitte, JS. Mill dan Spencer.

2. Munculnya tahap kedua dalam Positivis – empirio-Positivis – berawal pada tahun 1870-1890-an dan berpautan dengan Mach dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang obyek-obyek nyata obyektif, yang merupakan suatu ciri Positivis awal. Dalam Machisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim, yang bergabung dengan subyektivisme.

3. Perkembangan Positivis tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokohnya O.Neurath, Carnap, Schlick, Frank, dan lain-lain. Serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah Masyarakat Filsafat Ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, Positivis logis, serta semantika. Pokok bahasan Positivis tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Positivis Logis

Dalam perkembangannya, Positivis mengalami perombakan dibeberapa sisi, hingga munculah aliran pemikiran yang bernama Positivis Logis yang tentunya di pelopori oleh tokoh-tokoh yang berasal dari Lingkaran Wina.

Positivis logis adalah aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pikirannya pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis definisi dan relasi antara istilah-istilah. Fungsi analisis ini mengurangi metafisika dan meneliti struktur logis pengetahuan ilmiah. Tujuan dari pembahasan ini adalah menentukan isi konsep-konsep dan pernyataan-pernyataan ilmiah yang dapat diverifikasi secara empiris.

Tujuan akhir dari penelitian yang dilakukan pada positivis logis ini adalah untuk mengorganisasikan kembali pengetahuan ilmiah di dalam suatu sistem yang dikenal dengan ”kesatuan ilmu” yang juga akan menghilangkan perbedaan-perbedaan antara ilmu-ilmu yang terpisah. Logika dan matematika dianggap sebagai ilmu-ilmu formal.

Positivis berusaha menjelaskan pengetahuan ilmiah berkenaan dengan tiga komponen yaitu bahasa teoritis, bahasa observasional dan kaidah-kaidah korespondensi yang mengakaitkan keduanya. Tekanan positivistik menggarisbawahi penegasannya bahwa hanya bahasa observasional yang menyatakan informasi faktual, sementara pernyataan-pernyataan dalam bahasa teoritis tidak mempunyai arti faktual sampai pernyataan-pernyataan itu diterjemahkan ke dalam bahasa observasional dengan kaidah-kaidah korespondensi.

Auguste Comte dan Positivis

Comte adalah tokoh aliran positivis yang paling terkenal. Kamu positivis percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam dimana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Aliran ini tentunya mendapat pengaruh dari kaum empiris dan mereka sangat optimis dengan kemajuan dari revolusi Perancis.

Pendiri filsafat positivis yang sesungguhnya adalah Henry de Saint Simon yang menjadi guru sekaligus teman diskusi Comte. Menurut Simon untuk memahami sejarah orang harus mencari hubungan sebab akibat, hukum-hukum yang menguasai proses perubahan. Mengikuti pandangan 3 tahap dari Turgot, Simon juga merumuskan 3 tahap perkembangan masyarakat yaitu tahap Teologis, (periode feodalisme), tahap metafisis (periode absolutisme dan tahap positif yang mendasari masyarakat industri.

Comte menuangkan gagasan positivisnya dalam bukunya the Course of Positivie Philosoph, yang merupakan sebuah ensiklopedi mengenai evolusi filosofis dari semua ilmu dan merupakan suatu pernyataan yang sistematis yang semuanya itu tewujud dalam tahap akhir perkembangan. Perkembangan ini diletakkan dalam hubungan statika dan dinamika, dimana statika yang dimaksud adalah kaitan organis antara gejala-gejala ( diinspirasi dari de Bonald), sedangkan dinamika adalah urutan gejala-gejala (diinspirasi dari filsafat sehjarah Condorcet).

Bagi Comte untuk menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu :

1. Metode ini diarahkan pada fakta-fakta
2. Metode ini diarahkan pada perbaikan terus meneurs dari syarat-syarat hidup
3. Metode ini berusaha ke arah kepastian
4. Metode ini berusaha ke arah kecermatan.

Metode positif juga mempunyai sarana-sarana bantu yaitu pengamatan, perbandingan, eksperimen dan metode historis. Tiga yang pertama itu biasa dilakukan dalam ilmu-ilmu alam, tetapi metode historis khusus berlaku bagi masyarakat yaitu untuk mengungkapkan hukum-hukum yang menguasai perkambangan gagasan-gagasan.

Karl R Popper: Kritik terhadap Positivis Logis

Asumsi pokok teorinya adalah satu teori harus diji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya, dan Popper menyajikan teori ilmu pengetahuan baru ini sebagai penolakannya atas Positivis logis yang beranggapan bahwa pengetahuan ilmiah pada dasarnya tidak lain hanya berupa generalisasi pengalaman atau fakta nyata dengan menggunakan ilmu pasti dan logika. Dan menurut Positivis logis tugas filsafat ilmu pengetahuan adalah menanamkan dasar untuk ilmu pengetahuan.

Hal yang dikritik oleh Popper pada Positivis Logis adalah tentang metode Induksi, ia berpendapat bahwa Induksi tidak lain hanya khayalan belaka, dan mustahil dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah melalui induksi. Tujuan Ilmu Pengetahuan adalah mengembangkan pengetahuan ilmiah yang berlaku dan benar, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan logika, namun jenis penalaran yang dipakai oleh Positivis logis adalah induksi dirasakan tidak tepat sebab jenis penalaran ini tidak mungkin menghasilkan pengetahuan ilmiah yang benar dan berlaku, karena elemahan yang bisa terjadi adalah kesalahan dalam penarikan kesimpulan, dimana dari premis-premis yang dikumpulkan kemungkinan tidak lengkap sehingga kesimpulan atau generalisasi yang dihasilkan tidak mewakili fakta yang ada. Dan menurutnya agar pengetahuan itu dapat berlaku dan bernilai benar maka penalaran yang harus dipakai adalah penalaran deduktif.

Penolakan lainnya adalah tentang Fakta Keras, Popper berpendapat bahwa fakta keras yang berdiri sendiri dan terpisah dari teori sebenarnya tidak ada, karena fakta keras selalu terkait dengan teori, yakni berkaitan pula dengan asumsi atau pendugaan tertentu. Dengan demikian pernyataan pengamatan, yang dipakai sebagai landasan untuk membangun teori dalam Positivis logis tidak pernah bisa dikatakab benar secara mutlak.

Daftar Pustaka

Ankersmit, F.R., Refleksi Tentang Sejarah : Pendapat-pendaat Modern tentang Filsafat Sejarah, Cet.1, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987

Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

Collins, James, A History of Modern European Philosophy, The Bruce Publishing Company, Milwaukee, 1954

Feibleman, James K., Understanding Philosophy :A Popular History of Ideas,Billing & Sons Ltd, London, 1986

Johnson, Doyle Paul, Teori Sosilogi : Klasik dan Modern, Jil. 1Cet. 3, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994

Laeyendecker, L. Tata, Perubahan dan Ketimpangan : Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1983

Taryadi, Alfons, Epistemologi Pemecahan Masalah : Menurut Karl R. Popper, PT. Gramedia, Jakarta, 1989

Walsh,W.H., Philosophy of History : An Introduction, Harper Torchbooks, USA, 1967

Wuisman, J.J.J.M, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid 1, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 1996

Materi  kuliah Politik Global SJ B5 Bp. Nur Samsudin IAIN WALISONGO SEMARANG