Bahaya Laten Khazanh Trans7

Kamis, 10 Oktober 2013

Apakah kawan-kawan SJ penggemar tayangan Khazanah di Trans 7? Maka mulai sekarang berhati-hatilah menontonnya. Khazanah adalah salah satu program tayangan berkonten islami yang hadir setiap hari senin sampai jum’at jam 5.30 WIB di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, Trans 7.  Sekilas tayangan ini menarik karena berkonten islami. Akan tetapi konten tayangan seperti itu memang tidak digarap dengan serius. Pengelola media komersial, memang tidak memperhatikan validitas konten tayangan. Mereka hanya berpikir tayangan itu menarik pemirsa.

Pagi kemaren, tayangan Khazanah bertajuk Sholawat. Namun ada sedikit yang aneh dan bisa dibilang “lucu” bila kita cermati dan hal ini merupakan pembodohan bagi orang yang menontonnya. Wanita penyiar yang membaca ilustrasi dalam tayangan KHAZANAH itu menjelaskan tentang macam-macam sholawat yang diamalkan oleh umat Islam yang sejatinya menurut mereka merupakan bid’ah yang diliputi khurafat dan takhayul yang sesat karena tidak sesuai tuntunan Rasulullah Saw (Penyiar mengucapkan kalimah Shalallahu ‘alaihi wassalam pun dengan makraj dan tajwid yang payah yang membuat para sufi ketawa gaduh-pen). Sholawat yang dibaca dalam khasidah-khasidah apalagi dengan iringan rebana dan goyangan badan orang-orang yang bersholawat, adalah bid’ah dlolalah yang potensial musyrik, menurutnya.

Sewaktu menayangkan bagian sholawat Nariyyah, penyiar wanita itu mengarang suatu cerita bahwa sholawat itu sejarahnya berasal dari Syekh Nariyyah, salah seorang sahabat Nabi Saw yang menyusun sholawat dan kemudian minta didoakan oleh Nabi Saw agar masuk surga dan diperkenankan masuk surga. Kisah Syekh Nariyyah itu, menurut si penyiar wanita, adalah kisah tanpa dasar karena sahabat Nabi Saw tidak ada yang bernama Nariyyah dan gelar syekh pada masa itu tidak ada digunakan oleh para sahabat. Jadi, menurut Khazanah Trans7, sholawat Nariyyah itu karangan orang sesat untuk menyesatkan umat Islam.

Coba anda cermati, penyiar tersebut ngucapin kalimat Wallohu ‘alam saja, makraj dan tajwid-nya belepotan gak karuan. Karena itu kalau mengutip al-Qur’an atau Hadits, penyiar wanita tersebut tidak berani menyitir bahasa Arab-nya. Dia hanya berani baca terjemahan saja. Dia sadar rupanya, gak bisa ngaji. Bahkan melafazkan Allah saja masih salah karena mengucapkannya dengan lafaz Awlloh.

Terlebih aneh dan sangat “lucu” lagi ketika kita mendengar uraian penyiar wanita itu. Sewaktu penyiar wanita itu menguraikan asal-muasal Sholawat Badar. Dikisahkan, bahwa sholawat Badar dimulai tahun 1960-an ketika seorang kyai bermimpi melihat para habib yang berpakaian hijau mengumandangkan sholawat badar. Isteri kyai bersangkutan juga bermimpi ketemu Rasulullah Saw. Lalu kyai itu menghadap seorang habib yang dikenal ahli kasyaf, disebutkan bahwa habib itu membenarkan mimpi kyai dan isterinya. Itu sebabnya, sholawat yang disebut sholawat badar itu sangat baik diamalkan, terutama untuk membangkitkan semangat umat Islam yang dewasa itu ditekan oleh aksi-aksi PKI.

Sekarang kita garis bawahi, Benarkah sholawat Badar baru dimulai tahun 1960-an??. Kebohongan dari mana lagi ini?. Pembodohan publik yang amat luar biasa bagi umat islam. Sutradara dan penyusun tayangan KHAZANAH yang jelas-jelas mengandung manipulasi dan pemutar-balikan fakta untuk tujuan-tujuan membingungkan umat. Padahal Selawat Badar sudah dikumandangkan umat Islam sejak ratusan tahun silam.

Setelah memaparkan sejumlah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, Turmudzi dan Ahmad yang ditafsir menurut tafsiran khas Wahabi, pembacaan sholawat yang diamalkan umat Islam selama ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan yang diajarkan Rasulullah Saw. Amaliah sholawat yang dibaca dengan macam-macam cara yang tidak sesuai teladan Nabi Saw pada dasarnya adalah sesat karena dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Pengamal sholawat yang jelas-jelas bid’ah – setelah melihat tayangan KHAZANAH – dihimbau untuk tidak terus mengamalkan amaliah sesat dan menyesatkan, yaitu menjadikan sholawat sebagai tawassul karena bisa bermakna menyekutukan Allah.

Tahukah anda kenapa untuk melarang sholawat dan tawasul mereka ungkapkan lewat macam-macam hadits sebagai dalil? Jawabannya adalah untuk membingungkan umat. Sekaligus untuk membenarkan tafsiran mereka yang berkali-kali menyebut Imam Ibnu Taimiyyah. Kenapa mereka hanya berdalil hadits?. Karena mereka menyembunyikan ayat Al-Qur’an, yang tegas-tegas menyatakan bahwa ALLAH dan para MALAIKAT BERSHOLAWAT kepada NABI SAW. ALLAH juga dalam ayat itu memerintahkan kepada semua kaum BERIMAN untuk BERSHOLAWAT kepada NABI SAW. Mereka menafsirkan Qur’an dan Hadits itu dengan keyakinan mutlak bahwa tafsiran itu yang paling benar sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mereka bisa haqq al-yaqiin bahwa tafsiran mereka yang paling benar seolah-olah mereka sudah konfirmasi kepada Allah bahwa tafsir mereka sudah dishahihkan kebenarannya oleh Allah sendiri. Ya itulah sifat orang-orang yang men-tuhan-kan nafs-nya sendiri, sehingga tidak ada kebenaran selain kebenaran mereka yang di dalam jiwanya selalu bergaung kalimah “ana khoiru minhu”.

Sejak Allah memaklumkan bahwa DIA dan para malaikat bersholawat kepada Nabi Saw dan memerintahkan orang-orang beriman untuk bersholawat, maka saat itulah sholawat kepada Nabi Saw menjadi sunnatullah. Artinya, sejak saat itu sampai hari ini — kira-kira sudah 1500 tahun — manusia tidak pernah berhenti dalam bersholawat, baik dalam sholat, qasidah-qasidah, amaliah sholawat, khoth-khoth kaligrafi, kitab-kitab ilmu hikmah, wirid sholawat, sholawat wahidiyyah, sampai wafak-wafak sholawat. Artinya, sejak 1500 tahun yang silam orang setiap hari, jam, menit, dan detik terus-menerus bersholawat tidak pernah putus, sehingga kalau mau jujur dicatat dalam guinness book of the record, maka Nabi Saw adalah sat-satunya manusia yang namanya tidak pernah berhenti disebut orang selama 1500 tahun. Masya Allah, sesat benar jama’ah Iblis yang menghalang-halangi orang bersholawat!

Lalu bagaimana sikap kita terhadap tayangan mereka seperti itu?

Serukan kepada umat Islam khususnya kepada kalangan Ahlussunnah wal-Jama’ah an-Nadhliyyah agar serentak tidak lagi menonton tayangan KHAZANAH di stasiun TRANS 7 karena televisi itu sudah menjadi alat Wahabi untuk mendakwahkan agamanya.

Umat Islam perlu mewaspadai nilai-nilai keislaman termasuk pemutarbalikan sejarah Islam yang ditayangkan di stasiun televisi. Karena, kebenaran nilai-nilai keislaman yang ditayangkan di dalamnya tidak sesuai dengan sejarah Islam yang sebenarnya.

Ayo bergerak bersatu cegah virus ajaran wahabi yang meresahkan dan mengadu domba umat islam dengan cara mengirim pengaduan terkait acara KHAZANAH TRANS 7 yang meresahkan, langsung diadukan pengaduannya ke www.kpi.go.id dan via SMS KPI ke nomor 081213070000. MOHON DIKIRIM DUA-DUANYA VIA WEBSITE DAN SMS. Semakin banyak yg protes terkait acara ini, Insya Allah KPI akan cepat merespon dan langsung menegur acara KHAZANAH dan bila perlu minta ditutup sekalian.

MOHON DISEBARLUASKAN DAN AJAK SAUDARA-SAUDARI KITA SEBANYAK MUNGKIN UNTUK MENGIRIMKAN PENGADUAN KE KPI. JANGAN BIARKAN SEKTE WAHABI MERUSAK AQIDAH UMAT ISLAM AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH.

For My The Best Techer. Bp. Herdian Widyo Susilo

Senin, 23 September 2013

PELAJARAN TENTANG KEMATIAN DAN MAKNANYA BAGI KITA

Berbicara tentang kematian dengan seseorang yang baru saja mengalaminya membuat kita memikirkan kembali makna kehidupan. Saya baru saja ditinggal wafat oleh Guru saya Bapak Herdian Widyo Susilo karena kecelakaan di setasiun semut kendal. Menurut penuturan orang terdekat beliau tidak ada tanda-tanda, tidak ada hal yang istimewa, tidak ada hal yang aneh....hanya sebuah hari yang biasa di lalui. Itulah malaikat kematian, datang tak diundang, pulang tak diantar. Membawa kepedihan, pertanyaan, dan sekaligus makna kehidupan yang dalam. Pendeknya, kematian menghentikan waktu dan memaksa kita memikirkan kembali hari-hari kita.

RENCANA TUHAN TIDAK DAPAT DIPAHAMI

Ditinggal mati oleh seseorang yang kita cintai sangat menyakitkan. Namun faktanya adalah semua orang pasti mati, hanya masalah waktu saja. Dan tidak ada yang bisa meramalkan kapan malaikat kematian menjemput diri kita. Reaksi yang biasanya muncul dalam diri seseorang yang ditinggal mati adalah menyalahkan diri sendiri. Mengapa saya kurang sabar, mengapa saya tidak berusaha lebih keras lagi, mengapa saya tidak menyediakan waktu lebih banyak lagi, dan mengapa.... mengapa lainnya.

Setelah menyalahkan diri sendiri, langkah berikutnya adalah menyalahkan TUHAN. Mengapa Tuhan yang katanya begitu baik membiarkan hal buruk ini terjadi? Mengapa Tuhan mengambil orang yang kita sayangi ? Benarkah Tuhan itu baik ? Benarkah Tuhan mengasihi saya ? Mengapa penderitaan ini tak kunjung berakhir ? Di mana Tuhan ? Apakah Tuhan itu benar-benar ada ? Jika Dia memang maha kuasa, mengapa tidak mencegahnya ? Mengapa Tuhan tidak memberikan saya tanda yang jelas supaya saya dapat mencegah kematian orang yang saya sayangi ? Semua pertanyaan itu pasti berkecamuk dalam sanubari kita. Siapapun tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini.

Namun yang pasti seperti dalam Firman ALLOH dalma surat Ali Imron Ayat 185. Yang berarti “Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu, barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan.” (QS. Ali-Imran: 185)

Ayat di atas adalah merupakan ayat yang agung yang apabila dibaca mata menjadi berkaca-kaca. Apabila didengar oleh hati maka ia menjadi gemetar. Dan apabila didengar oleh seseorang yang lalai maka akan membuat ia ingat bahwa dirinya pasti akan menemui kematian. Memang perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang. Suatu perjalanan yang banyak aral dan cobaan, yang dalam menempuhnya kita memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Yaitu suatu perjalanan yang menentukan apakah kita termasuk penduduk surga atau neraka.

Perjalanan itu adalah kematian yang akan menjemput kita, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kita dengan alam akhirat. Karena keagungan perjalanan ini, Rasulullah telah bersabda: “Andai saja engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis.” (Mutafaq ‘Alaih) Maksud dari hadist tadi ialah apabila kita tahu hakekat kematian dan keadaan alam akhirat serta kejadian-kejadian di dalamnya niscaya kita akan ingat bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain yang lebih abadi.

Maka dari itu marilah kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menyempurnakan perjalanan itu, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta’ala. Dan marilah kita perbanyak taubat dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seorang penyair berkata: “Lakukanlah bagimu taubat yang penuh pengharapan. Sebelum kematian dan sebelum dikuncinya lisan. Cepatlah bertaubat sebelum jiwa ditutup. Taubat itu sempurna bagi pelaku kebajikan.”

SEMOGA ALLOH MENERIMA SEGALA PAHALA BP. HERDIAN WIDYO SUSILO, MENGAMPUNI SEGALA KULUPUTANNYA, SERTA DI PARINGI NIKMAT KUBUR, NIKMAT KUBUR, NIKMAT KUBUR, DAN AKAN BEKUMPUL DENGAN UMAT NABI MUHAMMAD SAW KELAK DI SURGANYA ALLOH SWT. AMIN, AMIN, AMIN YAA ROBBAL ALAMIN.  AL-FATIHAH.

POLITIK GLOBAL ISU GLOBALISASI, ISU EKONOMI INTERNASIONAL DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP

Jumat, 06 September 2013

Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu-isu global, yang meliputi tiga aspek, yaitu globalisasi, lingkungan, dan ekonomi internasional.

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Dunia kini memiliki karakteristik global. Artinya, integrasi dunia makin ketat dan kaitan antara satu negara dengan negara lain makin erat. Peristiwa di satu negara yang jauh, akan terdengar dan bahkan berimbas di negara-negara lain. Dalam hal politik luar negeri Indonesia, maka untuk menghadapi era globalisasi adalah bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tersebut dalam percaturan internasional. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional. Sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang dihadapi saat ini. Dan untuk menumbuhkan kepercayaan dunia internasional tersebut, yang harus dilakukan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah dengan kebijakan yang dapat memperkuat keunggulan diplomasi Indonesia.

Perubahan iklim global merupakan isu global yang banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat dunia saat ini, karena dampak yang di timbulkan akan mengancam kelangsungan hidup bumi dan isinya. Isu lingkungan seperti ini, dalam studi hubungan internasional mengemuka sejak tahun 1960-an, dimana degradasi lingkungan terjadi akibat dari pertumbuhan era industrialisasi. Dalam politik internasional faktor pendukung seperti geografi, demografi dan distribusi sumber daya alam menjadi bagian yang penting. Ekspansi bahan mentah dari negara maju ke negara berkembang di anggap sebagai faktor pendukung masalah tersebut. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terkait dengan isu lingkungan adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga, seperti dalam kawasan ASEAN, untuk menangani permasalahan lingkungan dan bahkan membuat suatu perjanjian, yang merupakan perjanjian internasional lingkungan, di mana perjanjian ini mengikat secara hukum dan ditandatangani antara semua negara-negara ASEAN, sebagai suatu perjanjian yang menanggapi adanya salah satu permasalahan lingkungan.

Globalisasi perekonomian telah menjadi hard fact bagi semua negara termasuk berlaku di negara-negara sedang berkembang. Bagi sebagian negara, terutama bagi negara industri maju, hal tersebut telah mendatangkan berkah. Namun bagi sebagian besar lainnya, terutama sebagian besar negara berkembang seperti Indonesia, belum banyak membawa manfaat. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, memanfaatkan globalisasi perekonomian tersebut sebagai suatu cara  untuk menjalin kerja sama ekonomi bilateral maupun multilateral, baik kerja sama kemitraan ekonomi, kerja sama keuangan, investasi, perdagangan, maupun kerja sama secara umum yang menangani isu ekonomi dan keuangan. Dalam ekonomi internasional, diperlukan suatu kebijakan luar negeri Indonesia, di mana kebijakan tersebut dapat menyeimbangkan kedudukan ekonomi Indonesia dalam perekonomian internasional, seperti pada kenyataannya sekarang ini, bahwa perekonomian Amerika lah yang menjadi patokan bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia. Salah satu contoh politik luar negeri Indonesia dalam hal isu mengenai ekonomi internasional adalah kebijakan Indonesia pada krisis Asia tahun 1997 untuk menerima bantuan keuangan dari IMF sebagai bentuk kerja sama.

Pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri Indonesia diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, peningkatan citra positif Indonesia, serta dukungan masyarakat internasional terhadap integritas dan kedaulatan Indonesia menghadapi berbagai gejolak disintegrasi nasional. Upaya-upaya  tersebut ditempuh melalui pelaksanaan program penguatan politik luar negeri dan diplomasi, program peningkatan kerja sama ekonomi luar negeri, program perluasan perjanjian ekstradisi, program peningkatan kerja sama bilateral, regional, dan global/multilateral.

Globalisasi

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia. (Menurut Edison A. Jamli dkk.Kewarganegaraan.2005)

Terdapat beberapa pengaruh positif globalisasi terhadap politik luar negeri RI. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan Indonesia kini dijalankan secara lebih terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan djalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat sehingga rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.

Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.

Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

Namun demikian tidak ada hal yang benar-benar sempurna di dunia ini. Terdapat pula efek negatif globalisasi yang mempengaruhi PLNRI. Diantaranya globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tesebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.

Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut,dll.) membanjiri di Indonesia. Mayarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesama warga.

Pengaruh- pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika terjadi maka akan menimbulkan dilematis. Bila dipenuhi belum tentu sesuai di Indonesia. Bila tidak dipenuhi akan dianggap tidak aspiratif dan dapat bertindak anarkis sehingga mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Banyak orang berpendapat bahwa sejak krismon 1997 Indonesia telah menjadi korban arus besar globalisasi yang telah menghancur-leburkan sendi-sendi kehidupan termasuk ketahanan moral bangsa. Sejumlah masalah yang sungguh memprihatinkan adalah bahwa kebijaksanaan pembangunan Indonesia telah dipengaruhi secara tidak wajar dan telah terkecoh oleh teori-teori ekonomi Neoklasik versi Amerika yang agresif khususnya dalam ketundukannya pada aturan-aturan tentang kebebasan pasar, yang keliru menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah obyektif dan bebas nilai, yang menunjuk secara keliru pada pengalaman pembangunan Amerika, dan yang semuanya jelas tidak tepat sebagai obat bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini.

Pakar-pakar ekonomi Indonesia yang memperoleh pendidikan ilmu ekonomi Mazhab Amerika, pulang ke negerinya dengan penguasaan peralatan teori ekonomi yang abstrak, dan serta merta merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan, yang menurut mereka juga akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Para teknokrat ini bergaul akrab dengan pakar-pakar dari IMF dan Bank Dunia, dan mereka segera tersandera ajaran dogmatis tentang pasar, dengan alasan untuk menemukan lembaga dan harga-harga yang tepat, dan selanjutnya menggerakkan mereka lebih lanjut pada penelitian-penelitian dan arah kebijaksanaan yang memuja-muja persaingan atomistik, intervensi pemerintah yang minimal, dan menganggung-agungkan keajaiban pasar sebagai sistem ekonomi yang baru saja dimenangkan. Doktrin ini sungguh sangat kuat daya pengaruhnya terutama sejak jatuhnya rezim Stalin di Eropa Tengah dan Timur dan bekas Uni Soviet.

ISU Lingkungan Hidup

Isu pemanasan global telah mencuat kepermukaan dengan adanya data-data ilmiah yang menunjukan efek pemanasan ini akan menyebabkan ketidak seimbangan terhadap ekosistem diseluruh permukaan dunia. hal itu disebabkan adanya peningkatan dan konsumsi ‘fossil fuel’ sebagai bagian perkembangan teknologi industri yang menciptakan pencapaian kepuasaan dengan efisiensi tetapi tanpa meninjau lebih terhadap efek yang diberikan terhadap lingkungan.

Sebagai negara yang mempunyai potensi alam yang luas, terbentang dari barat hingga timur gugusan kepulauan Indonesia. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu bentangan kekuatan alam yang dapat menjaga stabilitas ekosistem di bumi. Tuntutan dunia internasional yang menginginkan agar isu pemanasan global ini dijadikan salah satu agenda utama dalam “pergaulan” internasional. Indonesia dengan kemudiannya menggunakan isu ini untuk menunjukan keikutsertaan dan kepeduliannya dalam lingkungan global yang dalam bentuk nyata telah dilakukan dengan pendekatan kepada seluruh negara untuk ikut serta dalam menangani dan mencapai solusi dalam isu global ini.

UNFCCC yang diadakan di Bali memberikan pandangan dunia bahwasanya Indonesia sebagai negara yang memiliki bentangan alam dan hutan tropis yang besar di mana menunjukan dunia internasional tidak dapat mengelak bahwa Indonesia mempunyai salah satu faktor pemecah masalah pemanasan global. Perihal ini dapat menempatkan Indonesia sebagai sebagai salah satu ‘keeper’ terhadap kekuatan alam yang dapat mengimbangi isu pemanasan global. Dengan itu pemerintah Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi pembuka jalan untuk menentukan kemana seharusnya perkembangan masyarakat dunia diarahkan.

Indonesia ikut andil dan berperan serta dalam hal kontribusinya akan menjaga agar dunia ini tetap dalam kondisi sehat, dan hal ini diwujudkan dalam beberapa tindakan konkritnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Di luar tataran kerja sama bilateral, kerja sama di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan perubahan iklim merupakan salah satu fokus kerja sama Indonesia. Melalui UU Nomor 6/1994 Indonesia telah meratifikasi UNFCCC dan melalui UU Nomor 17/2004 telah meratifikasi Protokol Kyoto. Selain itu, Indonesia berhasil menyelenggarakan Pertemuan ke-13 Konferensi Negara Pihak (Conference of Parties/COP) Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Pertemuan ke-3 Negara Pihak (Meeting of Parties/MOP) Kyoto Protocol telah diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 3-15 Desember 2007. Sejumlah keputusan penting pertemuan COP/MOP antara lain adalah keputusan mengenai Bali Roadmap yang mencakup bidang mitigasi, adaptasi, pengembangan dan transfer teknologi, keuangan dan investasi dan “way forward”. Elemen penting Bali Roadmap adalah “Bali Action Plan” yang merupakan kesepakatan negara pihak Konvensi untuk memulai suatu proses negosiasi di bawah “Convention track” yang diharapkan dapat diselesaikan pada 2009. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, dalam kerja sama di bidang lingkungan hidup, Indonesia juga merupakan negara pihak Konvensi Basel yang bertujuan untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau toxic waste.

Dalam masalah lingkungan hidup, guna menindaklanjuti hasil COP-13/CMP-3 Indonesia berkomitmen untuk tetap terlibat aktif tidak hanya hingga Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden COP berakhir, namun sampai dengan tahun 2009 ketika rezim perubahan iklim yang baru diharapkan dapat disepakati. Indonesia menekankan pentingnya menjaga momentum pascaBali dan memuat hasil akhir di Kopenhagen, Denmark, agar tersusun secara kronologis. Pada tingkat nasional, sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi isu perubahan iklim, Indonesia akan mendirikan Indonesian Center for Climate Change yang akan berfungsi sebagai focal point dalam menindaklanjuti segala hal terkait dengan isu Climate Change. Dalam kaitan ini, Indonesia mengharapkan dukungan dari berbagai pihak dalam memfasilitasi kerja sama teknis di area mitigasi, adaptasi, Reducing Emisson from Deforestation in Developing Countries (REDD) dan transfer teknologi. Indonesia berencana untuk mengadakan pertemuan di tingkat

Kepala Pemerintahan, khususnya di tingkat Kepala Pemerintahan Troika (Indonesia, Polandia dan Denmark) serta beberapa Kepala Negara terkait untuk mengadakan pertemuan informal, sebagai political commitment dari apa yang telah disepakati di Bali. Rencana Indonesia tersebut telah disambut dengan baik oleh Sekjen PBB.

Ekonomi Internasional

Situasi perekonomian dunia mulai menunjukkan pemulihan, khususnya di kawasan Asia. Namun, pemulihan yang terjadi lebih disebabkan oleh stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dan belum mencerminkan perbaikan di sektor riil yaitu peningkatan output, tingkat investasi dan perdagangan maupun penurunan tingkat pengangguran. Proses pemulihan juga tidak akan merata dirasakan per kawasan akan berdampak buruk bagi proses pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target pembangunan internasional.

Krisis keuangan global telah memicu kesadaran, khususnya dari negara maju, tentang perlunya upaya untuk melakukan perbaikan global governance sistem keuangan dan ekonomi dunia untuk menghindari terulangnya krisis dengan lebih mengikutsertakan emerging economies yang perannya semakin penting dalam dinamika ekonomi global. Dalam kaitan ini, terbuka peluang untuk lebih menyuarakan kepentingan negara berkembang baik seperti pendanaan bagi pembangunan dalam upaya memulihkan ekonomi maupun dalam agenda yang lebih luas yaitu perbaikan global economic governance.

Indonesia telah memainkan peran aktif dalam KTT G-20 di Washington DC dan London.  Untuk KTT Pittsburgh mendatang pembahasan menurut rencana terbagi tiga bagian yaitu: (i) tindak lanjut hasil KTT Washington dan London, tindak lanjut rekomendasi laporan IFIs, MDBs, FSBs, dan Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan; (ii) langkah-langkah selanjutnya untuk membahas pola pertumbuhan ekonomi masa depan, restrukturisasi perekonomian, serta pemulihan ekonomi; (iii) langkah-langkah untuk membantu pembangunan negara-negara yang tergolong poorest of the poor.  Indonesia bersama Perancis memimpin WG4 untuk memonitor program implementasi komitmen MDBs terhadap kesepakatan KTT London dan Washington DC. Bersama Australia dan Afrika Selatan, Indonesia juga menjadi co-author mengenai pengembangan pasar karbon. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam expert group G20 yaitu 1) Financial Access, 2) Non-Cooperative Jurisdiction, 3) Climate Change, 4) New Agreement on Borrowing dan 5) Charter for Sustainable Economic Activity.

Analisis

Politik luar negeri dalam suatu negara diletakan dalam kebijakan dan aksi yang saling berkesinambungan dan perubahaan yang saling berinteraksi. Dalam langkah pengambilan keputusan politik luar negeri menurut Snyder dalam essaynya “Foreign Policy Decision Making” dikatakan sedikitnya pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: lingkungan internal, struktur dan perilaku sosial, serta lingkungan eksternal. Pengambilan keputusan luar negeri yang kemudian oleh elite politik dijadikan arah bagi kebijakan dan aksi yang akan diambil. Seperti dalam halnya suatu sistem, proses transformasi input dan output merupakan pencerminan dari pengelolaan politik luar negeri sebuah negara. Dalam arus globalisasi yang berkembang, diperlukan kecermataan dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia, sehingga pada akhirnya tidak merugikan kepentingan nasionalnya. Politik bebas aktif Indonesia seharusnya menjadikan Indonesia dapat berperan besar dalam rangka partispasinya di dunia Internasional di tengah-tengah arus globalisasi ini. Tidak hanya perihal itu saja; sebagai sebuah negara yang memilik sumber kekayaan alam yang besar, Indonesia berpotensi mempunyai kekuataan di dunia internasional. Maka kedua hal ini seharusnya dapat membawa Indonesia menempati posisi yang cukup kuat di mata internasional.

Perkembangan di bidang teknologi dan ekonomi di Indonesia dapat ditentukan untuk perkembangan yang mengarah kepada stabilitas lingkungan. Indonesia dapat menarik ‘interest’ dunia internasional untuk memanfaatkan Indonesia sebagai acuan dalam perkembangan masyarakat dunia. Dari sinilah ditekankan Indonesia memiliki politik lingkungan yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional. Di lain sisi kekayaan yang ada dalam perut bumi Indonesia juga dapat menjadi faktor utama untuk menggerakan perekonomian nasional dan ikut serta meraih posisi dalam globalisasi. Pemerintah Indonesia dimungkinkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih tegas terhadap kekayaan alam ini. Sehingga intervensi dari pihak luar tidak mempengaruhi pergerakan Indonesia untuk meraih kesejahteraan dalam negeri dan juga menciptakan efek global.

RESENSI.

Politik Global dalam Teori & Praktik, Aleksius Jemadu “GRAHA ILMU ; 2008”

Materi  Kuliah Politik Global SJ B5 BP. Nur Samsudin IAIN WALISONGO SEMARANG

POLITIK GLOBAL ISU KONFLIK INTERNAL BERKAITAN POLITIK GLOBAL

POLEMIK PT. FREEPORT, PAPUA

            Tidak terlihatnya kebijakan yang konkrit oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Papua Barat akan memicu pihak asing turut ambil bagian dalam menginterfensi konflik tersebut. Hal ini didukung dengan isu globalisasi yang sedang pesat di masa sekarang dan munculnya isu global governance dimana banyak aktor yang berpengaruh besar dalam menekan suatu pemerintahan, baik itu untuk skala nasional, maupun Internasional. Maka dari itu pemerintah dalam hangatnya isu global governance harus selalu waspada atas berbagai tekanan dan bijak dalam mengatasi permasalahan dalam negaranya.

            “Gunung Emas” yang ada di Timika, Papua Barat Indonesia seharusnya menjadi sebuah “power” bagi negara Indonesia di dunia Internasional. “Gunung Emas” seluas kurang lebih 212.950 hektare ini mengandung emas terbesar di dunia, perak yang berlimpah, dan juga tembaga terbesar ketiga di dunia.[1] Belum lagi belakangan ini banyak pengamat telah melakukan penelitian sebagaimana disampaikan oleh berbagai media mengemukakan bahwasanya di lapisan bawah dari tembaga dan emas tersebut terdapat kandungan uranium yang dapat dijadikan dalam pembuatan nuklir.[2] Namun hal yang sangat fatal adalah ketika “gunung emas” ini dikendalikan oleh PT.Freeport milik asing yang berimbas negatif pada penduduk setempat dan juga karyawan yang bekerja disana.

            Kesenjangan kesejahteraan dengan perbandingan tingkat upah yang tidak sesuai antara buruh Indonesia dengan para pegawai asing khususnya Amerika disana, membuat para buruh marah dan melakukan beberapa kali pemogokan, memblokade jalan-jalan penting, dan juga demonstrasi. Hal ini kemudian semakin mendukung pihak-pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM) memperkuat aksi menuntut pembebasan Papua Barat serta mengajak masyarakat Papua Barat untuk mendukung aksi mereka. Tidak terlihatnya penyelesaian yang konkrit dari pemerintah pun semakin memperkuat dan memperkeruh permasalahan yang kemudian menjadi kompleks di wilayah Papua Barat ini. Pihak asing juga mulai ikut campur atas konflik yang ada di Papua dan berkembangnya isu global governance membuat pemerintah Indonesia harus kuat dan waspada atas berbagai tekanan dari pihak dalam maupun luar negri dalam mengatasi konflik ini. Singkatnya, “senjata andalan” yang seharusnya dapat dipakai sebagai “great power” oleh negara dalam berbagai bidang seperti perekonomian, teknologi, pertahanan dan keamanan, yang berujung pada kesejahteraan negara, diberikan secara “cuma-cuma” kepada pihak asing yang dengan seenaknya mengeksploitasi “gunung emas” tersebut.

            Kondisi Kekinian

            PT.Freeport Indonesia adalah penghasil tambang emas terbesar yang pernah ada di dunia[3]. PT.Freeport menghasilkan 1.765.000 ons emas pada tahun 2010, sementara tambang emas terbesar dunia lainnya seperti yang terdapat di Amerika hanya menghasilkan 5000 ons, Amerika Latin (Peru) 97.000 ons dan sedikit pada tambang emas yang terdapat di Afrika[4]. Dari sana terlihat jelas kalau dari 100% jumlah emas yang ada di dunia, 95 % berasal dari Indonesia dan hanya 5 % dari luar Indonesia. Sementara gaji paling rendah terdapat pada tambang Indonesia sendiri, PT.Freeport Indonesia.

            Salah satu pemicu konflik di Papua adalah PT.Freeport itu sendiri. Konflik yang semakin kompleks ini ditunjukkan dengan adanya kesenjangan yang terjadi di Papua kemudian mengakibatkan masalah yang terlihat kompleks di Papua Barat. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport. Selain permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara masif serta menimbulkan pelanggaran HAM.[5] Sementara itu peranan pemerintah hampir tidak terlihat nyata dalam mengatasi konflik yang kian meluas ini.

            Sejarah Singkat berdirinya PT.Freeport

            PT. Freeport Indonesia (PTFI) adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PTFI merupakan penghasil terbesar konsentrat tembaga dari bijih mineral yang juga mengandung emas dalam jumlah yang berarti[6]. Awal berdirinya PT Freeport Indonesia (PTFI) bermula saat seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company; Forbes Wilson, melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca sebuah laporan tentang ditemukannya Ertsberg (Gunung Bijih), sebuah cadangan mineral, oleh seorang geolog Belanda; Jean Jacques Dozy, pada tahun 1936.[7]

            Setelah ditandatanganinya Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia bulan April 1967, PTFI memulai kegiatan eksplorasi di Ertsberg pada Desember 1967. Konstruksi skala besar dimulai bulan Mei 1970, dilanjutkan dengan ekspor perdana konsentrat tembaga pada bulan Desember 1972.

            Tahun 1980, Freeport menggandeng Mc.Moran milik “Jim Bob” Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun. Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A. Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki depost terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar.[8]

            PTFI merupakan salah satu pembayar pajak terbesar bagi Negara Indonesia. Sejak tahun 1992 sampai dengan 2005, manfaat langsung dari operasi perusahaan terhadap Indonesia dalam bentuk dividen, royalti dan pajak mencapai sekitar 3,9 miliar dolar AS. Selain itu, PTFI juga telah memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk upah, gaji dan tunjangan, reinvestasi dalam negeri, pembelian barang dan jasa, serta pembangunan daerah dan donasi.

            1. Kondisi Buruh PT.Freeport

            PT Freeport McMoran Indonesia pun telah berlaku semena-mena kepada karyawan Freeport Indonesia yang kebanyakan adalah orang asli Indonesia. Menurut pengakuan Bapak Tri Puspita selaku Sekretaris Hubungan Industri Serikat Pekerja Freeport Indonesia, Freeport bersifat eksklusif sehingga akses untuk ke rumah sakit ataupun mess pun juga sulit. Lebih jauh lagi, standart yang dimiliki pekerja Freeport dari Indonesia sama dengan seluruh karyawan Freeport yang ada di seluruh dunia akan tetapi gaji yang diterima oleh pekerja dari Indonesia hanya separuhnya. Menariknya lagi, menurut laporan dari Investor Daily tanggal 10 Agustus 2009, dikatakan bahwa pendapatan utama PT Freeport McMoran adalah dari operasi tambabangnya yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 60%[9]. Karyawan PT. Freeport tengah menjalankan aksi mogok kerja dengan menuntut kenaikan gaji US$ 4 per jam. Bukan keadilan yang didapatkan pekerja Freeport dari Indonesia yang menuntut kenaikan gaji akan tetapi tudingan sebagai kelompok separatis lah yang mereka dapat. Padahal mereka hanya menuntut hak-haknya sebagai warga negara untuk memperoleh kesejahteraan.

            Sebuah video yang diunggah oleh seorang karyawan PT.Freeport sendiri yang disebar dalam media sosial youtube berjudul “ALKINEMOKIYE - FROM STRUGGLE DAWNS NEW HOPE” menayangkan tentang bagaimana kehidupan para buruh yang bekerja di PT.Freeport sejak memulai hingga sampai belasan tahun bekerja disana. Seorang karyawan bernama Sugeng Adi Mulyanto bekerja selama 25 tahun di PT.Freeport kemudian pensiun dengan jumlah gaji pokok hanya sebesar 3,6 juta rupiah. Demikian juga Abdul Muis, Yose Amari, Matius, dan banyak karyawan lainnya merasa dirugikan dengan pensiun tanpa mendapatkan gaji pensiun dari pihak PT.Freeport[10]. Dengan lama bekerja sampai belasan bahkan puluhan tahun, mereka pun akhirnya hanya tinggal di sebuah rumah yang cenderung kumuh dan rawan dengan berbagai penyakit. Bagaimana tidak? Pendapatan yang mereka terima tidak sesuai dengan tingginya biaya hidup dan juga jerih payah mereka dalam bekerja.

            2. Kasus Pemogokan dan penembakan yang terjadi

            Tidak terima dengan kesenjangan yang dilakukan oleh pihak PT.Freeport, para karyawan melakukan demonstrasi dan pemogokan kerja selama berhari-hari. Mereka memblokade jalan-jalan utama akses menuju lokasi penambangan emas tersebut. Aparat kepolisian dan militer pun berperan aktif dalam aksi ini. Video berjudul “ALKINEMOKIYE - FROM STRUGGLE DAWNS NEW HOPE” itu juga berkali-kali menunjukkan terjadinya penembakan terhadap para demonstran dengan peluru tajam yang kemudian mengakibatkan luka bahkan korban tewas. Para karyawan saling mengajak satu dengan yang lainnya dan tak jarang terjadi kericuhan antar karyawan. Freeport membawahi sekira 9.000 tenaga kerja yang terbagi menjadi karyawan staf dan non-staf. Aksi demo dan mogok ini menyebabkan Freeport harus menempatkan sebagian karyawan staf untuk kegiatan operasional.

            Penembakan pun datang entah dari mana saja. Dalam laporan keuangannya, PT.Freeport menuliskan bahwa PT.Freeport sendiri mengeluarkan dana sebesar 14 Juta US.Dollar pada tahun 2010 yang silam[11]. Namun yang menjadi pertanyaan adalah benar atau tidak sejumlah uang itu di keluarkan? Jika ya, kemana uang sebanyak itu dialokasikan? Banyak yang beranggapan kalau sejumlah uang tersebut didistribusikan langsung kepada pihak keamanan dan itu sebabnya mengapa banyak terjadi kasus penembakan kepada rakyat ataupun karyawan saat melakukan demonstrasi maupun pemogokan tahun yang silam.

            Februari 2013 yang lalu terjadi juga kasus penembakan yang menewaskan delapan prajurit TNI gugur dan dua warga sipil tewas setelah disergap kelompok sipil bersenjata dalam aksi penyerangan di dua lokasi di Papua, Kamis kemarin. Penyerangan sekelompok separatis bersenjata seolah menjadi bukti nyata bahwa kekerasan kolektif masih menjadi bahaya laten yang harus diwaspadai oleh aparat TNI yang bertugas mengamankan wilayah NKRI dari ancaman peperangan[12].

            Tak jarang juga terjadi penembakan-penembakan dengan pelaku yang tidak diketahui. Penembakan ini terjadi pada mereka yang sedang melakukan aksi demo, blokade jalan-jalan, sampai saat bersembunyi di pinggir-pinggir jalan. Yang lebih parah, aksi penembakan juga terjadi pada mereka yang tidak ikut dalam aksi demonstrasi ataupun aksi pemblokade jalan. Penembakan juga terjadi pada mereka yang sedang bekerja di dalam lokasi penambangan, dirumah, maupun ditempat-tempat lain yang cenderung aman [13].                      

            3. Kondisi Pemiskinan Papua, pemerintah terkesan ‘buta’

            Di sisi lain, pemiskinan terus berlangsung di wilayah Mimika. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport. Selain permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara masif serta menimbulkan pelanggaran HAM.

            Timika bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit mematikan, seperti HIV/AIDS. Tercatat, jumlah tertinggi penderita HIV/AIDS Indonesia berada di Papua. Keberadaan Freeport juga menyisakan persoalan pelanggaran HAM yang terkait dengan tindakan aparat keamanan Indonesia pada masa lalu dan kini. Hingga kini, tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti serius oleh pemerintah bahkan terkesan diabaikan, pemerintah terkesan ‘buta’ .

            Kegagalan pembangunan di Papua dapat dilihat dari buruknya angka kesejahteraan manusia di Kabupaten Mimika. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi di mana Freeport berada, terdiri atas 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Hampir seluruh penduduk miskin Papua adalah warga asli Papua[14].

            Di sisi lain, pendapatan pemerintah daerah Papua demikian bergantung pada sektor pertambangan. Sejak tahun 1975-2002 sebanyak 50 persen lebih PDRB Papua berasal dari pembayaran pajak, royalti dan bagi hasil sumber daya alam tidak terbarukan, termasuk perusahaan migas[15]. Artinya ketergantungan pendapatan daerah dari sektor ekstraktif akan menciptakan ketergantungan dan kerapuhan yang kronik bagi wilayah Papua ke depan.

            Pada tahun 2005 terlihat Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua menempati peringkat ke 3 dari 30 provinsi di Indonesia. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua, yang diekspresikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita karena masalah-masalah kekurangan gizi, berada di urutan ke-29. Lebih parah lagi, kantong-kantong kemiskinan tersebut berada di kawasan konsesi pertambangan Freeport[16].

            4. Analisis dalam Teori Pengantar Hubungan Internasional

            Pluralisme dan munculnya Isu Global Governance dalam dunia Internasional

            Fenomena yang terjadi dalam Freeport Indonesia ini sudah diluar kendali. Keuntungan, kerugian, semua dialami oleh satu pihak, yaitu Indonesia. Masyarakat pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak pernah bijak dalam masalah ini. Pemerintah pun seolah tidak menghiraukan kondisi tersebut. Banyak kejadian yang sangat merugikan Indonesia dan masyarakat papua. Pemerintah mungkin hanya tergiur oleh pendapatan pajak dari PTFI, tetapi tidak melihat dampak-dampak yang terjadi dalam masyarakatnya. Padahal dalam perbandingan pajak dengan pendapatan PTFI sangatlah berbeda[17].

            Indonesia adalah negara yang hidup berdampingan dengan negara lain dalam dunia internasional. Semakin meluasnya isu-isu dalam Hubungan Internasional, maka harus semakin kuatlah negara Indonesia untuk mampu berdiri kuat dalam berbagai gejolak dalam dunia Internasional.

            Tindakan negara terkadang bukan merupakan representasi dari kepentingan negara secara keseluruhan, melainkan kepentingan pihak-pihak di dalam negara yang seringkali bertentangan satu sama lain. Oleh karenanya kaum pluralis menganggap bahwa kepentingan nasional adalah suatu konsep yang menyesatkan karena tidak pernah ada kebijakan atau perumusan mengenai kepentingan negara sebagai suatu keseluruhan[18]. Negara pun terkadang melakukan tindakan-tindakan yang tidak memperhitungkan untung-rugi karena dipengaruhi oleh faktor idiosinkretik pemimpinnya.

            Dalam dinamika hubungan internasional, kaum pluralis menekankan gerakan sosial yang kompleks. Model hubungan internasional menurut kaum pluralis bersifat kompleks, yaitu model jaring laba-laba (cobweb). Globalisme atau strukturalisme disebut juga World System Theory menentang asumsi state-centric maupun multi-centric dari kaum realis dan pluralis, melainkan berpendapat bahwa aktor utama dalam hubungan internasional adalah kelas. Berdasarkan pandangan ini, hubungan internasional adalah mengenai eksploitasi kelas kapitalis (negara-negara kaya yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, Dunia Utara atau Dunia Pertama) terhadap kelas proletar (negara-negara miskin di Dunia Selatan).

Pandangan globalisme mereduksi semua permasalahan menjadi permasalahan ekonomi dan menganggap bahwa isu-isu lain, seperti keamanan dan politik hanya berada di permukaan saja. Model hubungan internasional menurut kaum Globalis adalah model gurita berkepala banyak (octopus model) di mana kepala gurita tersebut mewakili negara-negara kapitalis kaya yang menjulurkan tentakel-tentakelnya kepada negara-negara miskin dalam proses eksploitasi yang tiada akhir[19].

            Secara ringkas, pluralisme dalam Hubungan Internasional menekankan bahwa Selain negara, aktor-aktor transnasional juga memainkan peranan penting dalam hubungan internasional, negara tidak manunggal, melainkan plural dan tidak selalu rasional. Selain itu, juga menekankan pentingnya isu-isu lain di luar keamanan, mencakup ekonomi dan sosial (low politics) serta adanya gerakan sosial yang kompleks, interdependensi[20].

            Dari sana terlihat jelas akan muncul aktor-aktor baru selain negara dalam Hubungan Internasional sendiri seperti IGO, INGO, dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam pandangan pluralisme, tidak ada batasan lagi antara satu negara dengan yang lainnya dalam melakukan hubungan internasional karena banyak cara/bentuk-bentuk yang dapat dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya lebih soft.

            Saat ini, kehidupan Internasional pun otomatis menjadi bagian dari masalah Internasional. Batasan dalam dunia Internasional seolah tidak nyata lagi setelah munculnya era globalisasi. Batasan-batasan tersebut seolah hanya tertulis pada kertas dan tidak ada pada dunia nyata. Memang demikianlah pada kenyataan saat ini. Kehidupan yang melampaui batas-batas nasional merupakan kehidupan Internasional dan kita adalah bagian dari aktor hubungan Internasional.

Global governance is a permissive concept. Like globalization, with which it is often associated, the frequency with which global governance is invoked in the scholarly literature and in policy practice far exceeds the number of times it is precisely or carefully defined. As a result, the term ‘global governance’ is applied to a wide variety of d ifferent practices of order, regulation, systems of rule, and patterned regularity in the international arena. It is permissive in the sense that it gives one license to speak or write about many different things, from any pattern of order or deviation from anarchy (which also has multiple meanings) to normative

preferences about how the world should be organized[21].

            Bahwa Pemerintahan global adalah konsep permisif. Seperti globalisasi, dengan yang sering dikaitkan, frekuensi yang pemerintahan global dipanggil dalam literatur ilmiah dan dalam praktek kebijakan jauh melebihi jumlah kali itu justru atau hati-hati didefinisikan. Akibatnya, istilah ‘pemerintahan global’ diterapkan untuk berbagai praktek yang berbeda dari keteraturan, regulasi, sistem pemerintahan, dan keteraturan pola di arena internasional. Hal ini permisif dalam arti bahwa ia memberikan satu lisensi untuk berbicara atau menulis tentang banyak hal yang berbeda, dari setiap pola perintah atau penyimpangan dari anarki (yang juga memiliki beberapa arti) ke normatif preferensi tentang bagaimana dunia harus diatur.

            Global governance adalah suatu konsep yang muncul sebagai jawaban atas berkurangnya “power” maupun kapasitas negara dalam mengatasi isu-isu ataupun berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh negaranya. Global governance muncul karena kecenderungan pemerintah yang gagal dalam menjalankan fungsinya di dalam pemerintahan, yang kemudian diikuti oleh hadirnya faktor-faktor eksternal (luar negeri), kekurangan sumber daya, dan ketidakmauan sumberdaya yang ada untuk terlibat dalam isu dalam negeri tersebut[22].

            Global Governance dan kaitannya terhadapat Konflik Papua

            Sebagai negara yang hidup dan terlibat dalam dunia Internasional, tentu Indonesia pun menjadi bagian dari sorotan dunia dalam melakukan aktivitas Internasional[23]. Misalnya perdagangan, budaya, perekonomian, sampai pada masalah politik internal negara Indonesia. Banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya dan juga beroperasi di negara Indonesia. Dan salah satu perusahaan multinational Corporate (MNC) tersebut adalah PT.Freeport yang ada di Papua.

            Sebagai perusahaan penghasil emas dan tembaga terbesar di dunia, tentu PT.Freeport dan juga Papua menjadi sorotan dari dunia Internasional. Migrasi karyawan dari luar negeri serta aktivitas perdagangan hasil penambangan dari PT.Freeport ini tentu melibatkan banyak negara di dunia Internasional.

            Maka implikasi dari adanya fenomena global governance terhadap masalah di Papua ini adalah bahwa pemerintah Indonesia haruslah waspada dalam banyaknya aktor Internasional yang dengan bebas dapat memasuki wilayah Papua. Adanya konflik pertumpahan darah disana dan juga kesenjangan kesejahteraan sampai pada kemisikinan akan menjadi sorotan dari para organisasi-organisasi yang bergerak di dunia Internasional di bidang HAM. Sebut saja misalnya Dewan HAM PBB ataupun Human Rights Watch, yang bertugas menerbitkan berbagai laporan pelanggaran HAM se-dunia dengan tujuan untuk menarik perhatian Internasional dan memberikan tekanan pada negara atau Organisasi Internasional untuk menyelesaikan konflik tersebut[24].

            Indonesia memang memiliki aturan yang ketat bagi orang-orang yang terbukti menyebarkan separatisme seperti bendera Papua. Para pelaku dapat dihukum selama 20 tahun penjara. Berdasar data Human Rights Watch, sampai saat ini sebanyak 130 orang mendekam di penjara karena isu separatisme. Kebanyakan dari mereka berasal dari Papua atau dari Kepulauan Maluku Timur[25].

            Jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi konflik yang ada di Papua, maka dengan cepat nantinya akan ada banyak tekanan dari berbagai pihak yang memperhatikan kondisi di Papua.

            Tidak heran jika pada tanggal 28 April lalu secara resmi membuka Kantor Perwakilan Papua Merdeka. Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) memandang Manuver Benny Wenda dkk, melalui International Parliamentarian for West Papua, International Lawyer for West Papua, dan juga Forum Melanesia yg didukung Vanuatu, kini sudah lebih jauh dengan Perwakilan di Oxford itu[26]. Di Papua, masih ada Tentara Pembebasan Nasional OPM di bawah Goliath Tabuni, Komite Nasional Papua Barat dll, yang masih berkembang melakukan kampanye Papua Merdeka. Ditambah dengan kian tumbuhnya dukungan internasional dari kekuatan politik di Papua Nugini, Vanuatu, serta sejumlah politisi di Inggris, Selandia Baru dan Australia[27].

            Pembukaan turut dihadiri Walikota Oxford Mohammaed Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin. Sementara itu, Andrew Smith berbicara dalam peluncuran tersebut, menegaskan kembali komitmennya untuk terus membantu Papua melalui Parlemen Internasional Untuk Papua yang telah dibentuk dua tahun lalu. Dalam kesempatan tersebut juga hadir seorang pemain Rugby Nasional dari Papua New Guinea Paul Aiton, kemudian Jenifer Robinson dan Charles Foster dari kelompok pengacara internasional untuk Papua Barat, mahasiswa dari Universitas Oxford, warga Papua di Belanda, serta pendukung Papua Merdeka di Inggris.

            Munculnya dukungan dari berbabagai pihak asing untuk kebebasan Papua Barat, harusnya menjadi pukulan bagi pemerintahan Indonesia. Memang kita belum mengetahui jelas apa yang menjadi motif mereka. Inggris mengatakan bahwa mereka hanya ingin mendukung hak-hak dari orang Papua barat untuk hidup layak dan hidup sejahtera denga aman. Demikian juga beberapa negara lain yang mengatakan argumen yang sama. Tapi disisi lain bisa jadi mereka juga mengincar potensi yang ada di Papua Barat, tapi itu juga belum pasti. Intinya adalah responsif dari pemerintah Indonesia yang tegas dan melakukan kebijakan yang nyata demi terselesaikannya konflik tersebut tanpa harus melibatkan pihak-pihak asing.

            Munculnya global governance akan terus menekan kinerja pemerintahan secara khusus terkait dengan konflik dalam negeri Indonesia, Papua. Global governance menekankan bahwa tanpa harus menjadi seorang pemerintah pun, kita bisa memiliki dampak yang besar bagi negara maupun bagi dunia Internasional. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus bijak dan mampu menyikapi konflik internal yang terjadi di negara Indonesia secar mandiri dan bijaksana.

            Sebuah media online beranggapan bahwa Indonesia harus meningkatkan ofensif diplomatik. Sependapat dengan itu saya juga beranggapan kalau Kemenlu harus menghentikan gaya diplomasi yang ‘gemulai’, dan seharusnya harus semakin kritis dalam menghadapi setiap bentuk dukungan internasional terhadap Papua Merdeka. Bila perlu, harus segera direspons keras, minimal dengan kecaman keras. Di samping itu, intensifikasi dan akselerasi program-program kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur dan efektivikasi dana Otsus (juga tindakan tegas atas korupsi dana Otsus) harus menjadi agenda prioritas Pemerintah.

            Ketua Koordinator Kaukus Papua DPR RI mengatakan bahwa akar masalah di Papua adalah keberadaan PT Freeport Indonesia. Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, untuk menyelesaikan masalah yang ada di Papua, PT Freeport Indonesia sebaiknya melakukan langkah-langkah yang bisa membuat masyarakat Papua sejahtera.[28]

            Simpulan

            PT.Freeport menjadi akar permasalahan yang semakin kompleks di bagian barat Papua. PT.Freeport ini memang sangat memiliki potensi yang luar biasa bagi Indonesia. Karena selain dapat mensejahteraan rakyat Indonesia dengan penghasilannya yang berlimpah, juga dapat menjadi kekuatan baru negara Indonesia dalam Hubungan Internasional di mata dunia. Sebab potensi yang ada bukan hanya emas atau tembaga, namun juga perak, dan itu dalam skala yang sangat besar. Apalagi jika penelitian para ahli tentang adanya kandungan uranium disana ternyata benar, maka akan menjadi penyesalan yang sangat luar biasa bagi negara karena membiarkan “senjata” andalan tersebut dieksploitasi oleh pihak asing. Maka dari itu pemerintah Indonesia harus memberikan kebijakan yang tegas dan menyikapinya dengan bijak. Apalagi dengan adanya isu global governance maka pemerintah harus sigap sebelum pada akhirnya berbagai tekanan dan intimidasi dari berbagai aktor Internasional mempengaruhi masyarakat Indonesia, khususnya Papua sendiri.

[1] http://industri.kontan.co.id/news/luas-wilayah-pertambangan-freeport-indonesia-bakal-menciut

[2] ibid

[3](Video) Youtube.com/ FROM STRUGGLE DAWNS NEW HOPE. Dimainkan 25 April 2013. Jam 12:54 WIB

[4] ibid

[5] http://rimanews.com. Abaikan Hak Masyarakat Ada Freeport Rampok Kekayaan Alam Papua. Diakses tanggal 8 Juni 2013. Pukul 18:23 WIB

[6] Marwan Batubara. 2012. http://www.eramuslim.com/berita/.Sejarah Kelam Tambang Freeport. Diakses pada Senin 9 Juni 2013. Pukul 12:45

[7] ibid

[8] ibid

[9] (Video) Youtube.com/ FROM STRUGGLE DAWNS NEW HOPE. Dimainkan 25 April 2013. Jam 12:54 WIB

[10] Ibid

[11] ibid

[12] ibid

[13] ibid

[14] Dr. (cand.) Dewi Aryani, M.Si. http://oase.kompas.com. Kasus.Freeport.Hilangnya.Nurani.Pemerintah.Diakses pada Senin, 9 Juni 2013. Pukul 15:12 wib

[15] ibid

[16] ibid

[17] (Video) Youtube.com/ FROM STRUGGLE DAWNS NEW HOPE. Dimainkan 25 April 2013. Jam 12:54 WIB

[18] ArryBainus,, et.al,. 2007: Reading Kit Kuliah/Tutorial PengantarHubungan Internasional-1.(G10D.101) years 2007.Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science Padjadjaran University.

[19] Cyntia Weber, 2005, International Relations Theory. A critical Introduction , 2 ^nd ed., London dan New York: Routledge, hlm 37-58.

[20] ibid

[21] Thomas J. Biersteker. 2009. Global Governance. Routledge

Companion to Security (New York and London: Routledge Publishers).p.1

[22] Dudy Heryadi.Perkuliahan Praktikum Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.Global Governance. Sabtu 18 Mei 2013.

[23] Cyntia Weber, 2005, International Relations Theory. A critical Introduction , 2 ^nd ed., London dan New York: Routledge, hlm 37-58.

[24] Simela Victor Muhamad. Jurnal Tentang HAM. PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

DALAM KONTEKS HUBUNGAN INTERNASIONAL.p.1

[25] Dany Brakha. 2013. http://www.satuharapan.com/content/read/gerakan-pembebasan-papua-barat-bangun-markas-di-oxford/

[26]Girindra Sandino. http://forum-penulis-pelitaonline-folis-line.pelitaonline.com/news/.Waspadalah Inggri Buka Kantor Papua-Merdeka. Diakses pada Minggu 8 Juni 2013. Pukul 17:00 wib

[27] ibid

[28] Zul Sikumbang. http://www.antaranews.com/berita/377453/paskalis-kossay-pt-freeport-indonesia-penyebab-masalah-di-papua

Resensi.

     Bainus, Arry, et.al,. 2007: Reading Kit Kuliah/Tutorial PengantarHubungan Internasional-1.(G10D.101) years 2007.Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science Padjadjaran University

            Batubara , Marwan. 2012. http://www.eramuslim.com/berita/.Sejarah Kelam Tambang Freeport. Diakses pada Senin 9 Juni 2013. Pukul 12:45

            Biersteker, Thomas J. 2009. Global Governance. Routledge Companion to Security (New York and London: Routledge Publishers).p.1

            Brakha, Dany. 2013. http://www.satuharapan.com/content/read/gerakan-pembebasan-papua-barat-bangun-markas-di-oxford/

            Heryadi, Dudy. Perkuliahan Praktikum Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.Global Governance. Sabtu 18 Mei 2013.

            http://rimanews.com. Abaikan Hak Masyarakat Ada Freeport Rampok Kekayaan Alam Papua. Diakses tanggal 8 Juni 2013. Pukul 18:23 WIB

            http://industri.kontan.co.id/news/luas-wilayah-pertambangan-freeport-indonesia-bakal-menciut

        Sandino, Girindra. http://forum-penulis-pelitaonline-folis-line.pelitaonline.com/news/.Waspadalah Inggri Buka Kantor Papua-Merdeka. Diakses pada Minggu 8 Juni 2013. Pukul 17:00 wib

            Sikumbang, Zul. http://www.antaranews.com/berita/377453/paskalis-kossay-pt-freeport-indonesia-penyebab-masalah-di-papua

            Victor, Simela. Jurnal Tentang HAM. PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN INTERNASIONAL.p.1

            (Video) Youtube.com/ FROM STRUGGLE DAWNS NEW HOPE. Dimainkan 25 April 2013. Jam 12:54 WIB

            Weber, Cyntia. 2005. International Relations Theory. A critical Introduction , 2 ^nd ed., London dan New York: Routledge, hlm 37-58.

            Materi  Kuliah Politik Global SJ B5 BP. Nur Samsudin IAIN WALISONGO SEMARANG

---